NCO Meminta Perusahaan Memperketat Langkah Pencegahan Kebocoran Informasi Pribadi
9 November 2026 · Baca 2 menit
Kantor Koordinasi Siber Nasional atau NCO telah merilis dokumen yang berisi contoh langkah pencegahan kebocoran informasi pribadi bagi para pelaku usaha. Dokumen tersebut berfokus pada penguatan tindakan dasar terkait situs web dan aplikasi seluler untuk mencegah akses tidak sah.
NCO menunjukkan bahwa banyak kasus kebocoran informasi pribadi pelanggan baru-baru ini terjadi karena kurangnya tindakan keamanan dasar, seperti adanya kerentanan perangkat lunak atau kesalahan konfigurasi. Dokumen tersebut membagi langkah pencegahan ke dalam tiga area utama, yaitu operasi dan manajemen, desain dan pengembangan, serta rantai pasokan, yang mencakup total delapan item.
Dalam bidang operasi dan manajemen, NCO menekankan pentingnya mengidentifikasi aset digital dan mengatasi kerentanan, terutama pada server dan peralatan jaringan. Perusahaan diminta untuk meminimalkan area serangan dengan menonaktifkan fungsi yang tidak perlu, seperti layar manajemen sistem yang terbuka untuk umum atau pengaturan berbagi penyimpanan awan yang tidak tepat. NCO juga menyarankan penggunaan kecerdasan buatan untuk diagnosis kerentanan berkelanjutan, pemantauan perilaku mencurigakan, dan analisis log, namun keputusan akhir harus tetap dilakukan oleh manusia setelah memverifikasi validitas hasil evaluasi tersebut.
Untuk tahap desain dan pengembangan, NCO merekomendasikan penerapan keamanan sejak awal atau keamanan berdasarkan desain. Hal ini mencakup pemodelan ancaman, desain kontrol akses, dan penggunaan alat pengujian kerentanan seperti SAST, SCA, DAST, dan IAST. Perusahaan juga diminta memperkuat keamanan antarmuka pemrograman aplikasi atau API untuk mencegah serangan aplikasi ke backend, serta melakukan pengujian penetrasi sebelum peluncuran untuk mencegah risiko seperti injeksi SQL dan eksekusi kode jarak jauh.
Terkait rantai pasokan, NCO meminta perusahaan memperketat kontrol keamanan pada pihak ketiga melalui autentikasi multifaktor, pembatasan alamat IP, dan pencantuman persyaratan keamanan dalam kontrak kerja. Selain itu, manajemen pustaka eksternal dan perangkat lunak sumber terbuka harus diperhatikan dengan menyiapkan prosedur respons cepat terhadap kerentanan hari nol serta mewajibkan penyerahan daftar bahan perangkat lunak atau SBOM dalam kontrak.